Sejarah Kerajaan Aceh

 Kerajaan Aceh
Kerajaan Aceh didirikan pertama kali oleh Sultan Ibrahim. Beliau kemudian bergelar Sultan Ali Mughayat Syah. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1514-1528. Kerajaan Aceh mengalami kemajuan setelah kerajaan Malaka jatuh ke tangan kekuasaan Portugis sehingga para pedagang mengalihkan ke kerajaan Aceh. Dengan semakin berkembang usaha perdagangan antara kerajaan Aceh dan para pedagang asing dan pedagang dari wilayah nusantara lainnya, Aceh mengalami kemakmuran. Sultan Ibrahim kemudian melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan daerah Pedir yang sangat kaya dengan hasil ladanya.
Setelah berhasil menguasai Pedir, selanjutnya kerajaan Aceh berhasil pula menguasai pantai barat Sumatra yang dikenal penghasil emas di samping lada. Usaha menguasai daerah pantai barat Sumatra ini dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah. Dengan demikian, wilayah kekuasaan kerajaan Aceh semakin luas, yang meliputi seluruh Aceh, Tapanuli, dan sebagian wilayah Sumatra Barat. Kemudian sebagian pantai timur Sumatra di pesisir Selat Malaka. Pantai barat Sumatra mulai dari Kotaraja (Aceh), Barus (di Tapanuli), sampai ke Indrapura (Sumatra Timur).
Sambil menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, dibarengi pula dengan penyebaran dan pengembangan agama Islam, di samping untuk menguasai perdagangan lada yang merupakan mata dagangan yang sangat menguntungkan pada saat itu. Dengan demikian, kerajaan Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam di samping sebagai pusat perdagangan.
Puncak keemasan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636. Sultan Iskandar Muda melakukan perluasan wilayah kekuasaannya ke Deli, Bintan sampai ke Semenanjung Malaka, seperti Johor, Kedah, Pahang, dan Perak. Kerajaan Aceh ketika itu benar-benar menjadi pusat perhatian para pedagang asing maupun nusantara sehingga ibukota Aceh, Kotaraja menjadi bandar pelabuhan besar yang banyak disinggahi para pedagang untuk membeli lada dan emas, terutama dari Gujarat dan Arab.
Menjelang berakhirnya pemerintahan Sultan Iskandar Muda, peranan Aceh dalam bidang perdagangan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak para pembesar/penguasa di Aceh melakukan hubungan perdagangan dengan daerah-daerah lain secara sendiri-sendiri karena pemerintahan pusat kerajaan Aceh sudah lemah dan tidak mampu mencegahnya.