dampak persoalan hubungan pusat-daerah, persaingan ideologis, dan pergolakan sosial politik lainnya terhadap kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun 1960-an

Perubahan kebijakan di bidang politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat negara RI. Namun, dalam masa transisi itu tidak sedikit terjadi pertentangan.

1. Latar Belakang Ketidakstabilan Politik
Masa antara 1950-1959 ini akan kita bagi menjadi dua masa, yaitu: masa sebelum Pemilu (1950-1955) dan masa sesudah Pemilu (1955-1959).
Dalam masa sebelum Pemilu, ada 4 kabinet berganti-ganti memerintah:
a.     September 1950 - Maret 1951    : Kabinet M. Natsir.
b.     April 1951 - Februari 1952       : Kabinet Sukiman.
c.     April 1952-Juni 1953               : Kabinet Wilopo
d.     Juli 1953 -Juli 1955                         : Kabinet Ali Sastroamijoyo.
Keempat kabinet hanya berumur rata-rata 1 tahun. Bisakah dalam waktu satu tahun menjalankan semua programnya? Kalau golongan oposisi dalam parlemen kuat seringkali biasanya berakibat jatuhnya kabinet. Demikianlah yang terjadi pada periode 1950-1955.
Kalau sebelum Pemilu Masyumi dan PNI adalah 2 partai terbesar, maka sesudah Pemilu muncul dua kekuatan baru yaitu Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga dari hasil Pemilu muncullah empat besar : PNI, MASYUMI, NU, PKI.
Dalam masa demokrasi liberal ini, biasanya kabinet merupakan “ koalisi” dari partai-partai besar, sedangkan partai-partai oposisi dalam parlemen merupakan gabungan dari partai-partai yang tidak ikut memerintah. Apabila partai-partai besar sebagian besar tidak ikut duduk dalam pemerintahan, dengan mudah pemerintah (kabinet) dijatuhkan oposisi dalam parlemen. Sesudah Pemilu, tampil dalam pemerintahan 3 kabinet:
a.     Agustus 1955 - Maret 1956      Kabinet Burhanuddin Harahap.
b.     Maret 1956 - Maret 1957             Kabinet Ali Sastroamijoyo II.
c.    Maret 1957 -Juli 1959                   Kabinet Juanda.
Menurut para peninjau asing, Pemilu 1955 ini berlangsung bersih sesuai aturan permainan yang berlaku dalam sistem demokrasi barat. Tetapi apa yang terjadi sesudah Pemilu itu? Ternyata, pemerintahan masih tetapi tidak stabil. Dalam 4 tahun saja (1955-1959) terbentuk 3 kabinet. Jadi, rata-rata usianya hanya sekitar 4 tahun saja.
Demokrasi Liberal, dengan ciri khasnya partai oposisi, tidak cocok dengan kondisi budaya politik orang-orang Indonesia. Fungsi kontrol partai oposisi berubah menjadi bagaimana caranya menjatuhkan kabinet?
Maka pada acara Sumpah Pemuda 28 Oktober 1957 Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi Negara pada waktu itu, bersumber dari terlalu banyaknya partai politik, sehingga merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, ada baiknya partai-partai dibubarkan.
 
2. Timbulnya Berbagai Pemberontakan
Pemberontakan timbul akibat adanya terjadi tarik menarik kepentingan masing-masing. Perubahan kebijakan politik oleh pemerintah pusat mendapat bantahan dari sebagian orang. Timbullah pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah.