Proses Integrasi Timor Timur ke Wilayah Indonesia

Sejak bangsa Portugis melakukan penjajahan di Timur Timor, rakyat Timor Timur telah mulai berusaha mengusir sang penjajah. Pada abad 16 dan 17 pemah terjadi pemberontakan di daerah Occusi, tetapi tidak berhasil. Bahkan fahun 1959, terjadi lagi pemberontakan Vikeke yang lebih dahsyat dari yang sudah-sudah. Tetapi karena kurangnya semangat persatuan dalam melawan bangsa Portugis yang punya persenjataan yang lengkap, maka pemberontakan di Vikeke pun menemui kegagalan.

a. Rencana Dekolonisasi Timor Timur
Tahun 1974 Jendral Spinola, Kepala negara Portugal menjalankan politik dekolonisasi terhadapjajahan-jajahannya, termasuk Timor-Tlmur. Karena timor-Timur terletak di wilayah Indonesia,  maka pada tanggal 16-19 Oktober 1974, delegasi Portugal pimpinan Dr. Antonio de Almeida Santos berkunjung ke Indonesia. Delegasi ini bermaksud menjajaki pendapat pemerintah Indonesia, mengenai pelaksanaan dekolonisasi Timor-Timur.
Pada kesempatan ini, Presiden Soeharto mengemukakan pandangannya:
a.        Indonesia sama sekali tidak mempunyai ambisi teritorial.
b.       Mendukurig rencana dekolonisasi atas wilayah jajahan di manapun, termasuk di wilayah Timor-Timur, dengan harapan dekolonisasi di Timor Timur hendaknya berjalan lancar dan aman tidak menimbulkan instabilitas di Asia Tenggara, hendaknya dekolonisasi berdasarkan prinsip-prinsip menentukan sendiri, bila di kemudian hari rakyat Timor Timur menyatakan kehendaknya untuk bergabung dengan Indonesia, Indonesia akan menerimanya, dengan pengertian penggabungan itu tidak bertentangan UUD 1945:

b. Proses Terjadinya Integrasi
Pelaksanaan dekolonisasi temyata tidak berjalan lancar malah dalam suasana pertentangan antar golongan, Portugis malah mendukung Fretelin. UDT segera mengajak partai-partai kecil Trabalista dan Kota, untuk bergabung dengan UDT.
Sementara itu Fretelin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur pada 28 Nopember 1975. Segera ke empat partai lawannya, menyatakan proklamasi di Babilo, pada tanggal 30 November 1975, yang berisi pemyataan ingin berintegrasi dengan Indonesia. Pertentangan ini mengarah menjadi perang saudara yang membawa banyak korban. Karena masalahnya menjadi rumit dan membahayakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan dunia Internasional, maka DK. PBB turun tangan. Setelah melalui proses panjang, akhimya di bawah pengawasan PBB diselesaikan secara demokratis melalui Penentuan Pendapat Rakyat. Hasilnya: Timor Timur bergabung dengan Indonesia.

4.   Integrasi Timor Timur
Berdasarkan hasil proses penentuan nasib sendiri itu, pemerintah Timor Timur mengadakan hubungan dengan pemerintah RI, dan Presiden Soeharto tidak berkeberatan menerima mereka. Tahun 1976 terlaksanalah integrasi itu. dengan ketetapan DPR-RI tanggal 15 Juni 1976 integrasi Timor Timur dikukuhkan, dan dijadikan propinsi ke 27, dengan Gubernunyya Amaldo des Araujo.