peran dunia Internasional dalam konflik Indonesia Belanda

Setelah proklamsi kemerdekaan, rakyat Indonesia berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaannya. Betapa tidak. Pemerintah kolonial Belanda berusaha sekuat tenaga dengan segala jalan dan cara betatapun bengis dan kejamnya untuk menghancurkan republik muda itu dan menguasai kembali “Hindia Belanda” ke tangan mereka.
Dengan dibantu oleh Ingeris, yang memang berkepentingan untuk menjaga modal/kapital besar mereka yang berada di Indonesia. Sedang Amerika Serikat bersikap menahan diri, tidak melakukan campur tangan dengan kekerasan senjata di Indonesia, tetapi aktif memberikan bantuan ekonomi dan juga bantuan militer berupa senjata-senjata kepada Belanda.
Tanggal 29 September 1945 tentara Inggeris di bawah komando Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priuk. Pada saat itu pulau Jawa telah berada di bawah kontrol pemerintah Republik Indonesia. Tetapi di beberapa pulau lain di luar Jawa berkat bantuan Serikat, kaum kolonialis Belanda telah berhasil setapak demi setapak memperkuat dan mengembalikan kedudukan kekuasaannya seperti sebelum perang. Di daerah-daerah tersebut mereka bentuk pemerintahan kolonial Belanda.
Sehubungan dengan mendaratnya pasukan Inggeris di Tanjung Priuk itu, Kepala Staf Komando Angkatan Perang Inggeris di Asia Tenggara Admiral Mountbatten menyatakan, bahwa tugas utama tentara Inggeris di Indonesia ialah hanya melucuti dan merepatriasi balatentara Jepang yang kalah perang dan menjadi tawanan Serikat dan membebaskan orang-orang Eropa yang berada di kamp-kamp konsentrasi Jepang.
Tetapi di balik itu, dalam prakteknya pemerintah Inggeris berusaha mempertahankan posisi ekonominya di Indonesia dengan jalan membantu Belanda dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di “Hindia Belanda”.
Dengan membonceng pendaratan tentara Inggeris tersebut di atas, sambil menyamar sebagai tentara Sekutu, seolah sebagai “petugas Palang Merah Internasional” tentara Belanda berhasil masuk ke Tanjung Priuk. Bersamaan dengan itu masuklah ke Indonesia para pejabat tinggi “pemerintah kolonial Hindia Belanda”, mula-mula Charles Olke van der Plas, setelah itu menyusul Hubertus Johannes van Mook (lahir di Semarang tahun 1894 dari keluarga guru) sebagai Wakil Gubernur Jenderal dengan sejumlah personilnya. Pihak Belanda melakukan provokasi-provokasi bersenjata dan juga sabotase ekonomi untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia dibawah Sukarno-Hatta. Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan khusus tertanggal 25 Oktober 1945 yang menegaskan prinsip politik luar negerinya, yang antara lain menekankan, bahwa Indonesia bersedia mengadakan perundingan dengan negara manapun atas dasar pengakuan hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan memilih bentuk pemerintahan negerinya yang sepadan dengan cita-citanya.
Pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa tercapainya perdamaian dan suksesnya pembahasan mengenai masalah Indonesia harus dilaksanakan secara internasional. Perundingan dua pihak mungkin saja dilaksanakan dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai penengah.
Pemerintah Indonesia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan pengakuan kedaulatannya sebagai negara bebas, merdeka, berdaulat dan damai di arena internasional. Sehubungan dengan itu Bung Hatta menegaskan, bahwa “kita perlu akan pengakuan asing tentang kemerdekaan kita. Pemerintah Republik Indonesia berusaha sehebat-hebatnya dalam lapangan diplomasi”.3)
Bagaimanakah sebenarnya posisi pemerintah negara-negara Serikat terhadap Republik Indonesia? Pada tanggal 10 Desember 1944 Jenderal MacArthur dan Van Mook sebagai wakil-wakli negara masing-masing telah menandatangani perjanjian khusus tentang penyerahan kembali teritorial “Hindai Belanda” kepada NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Dus, Amerika Serikat mendukung dan akan membantu sepenuhnya kembalinya “Hindia Belanda” ke tangan Kerajaan Belanda.
Untuk mencapai tujuannya itu, pada mulanya kaum kolonialis Belanda menolak segala bentuk perundingan dengan pihak republik. Mereka berusaha keras mengerahkan kekuatan fisik dan persenjataannya untuk melikwidasi Republik Indonesia. Dalam usahanya itu mereka sangat mengharapkan bantuan pemerintah Amerika serikat dan Inggeris, yang memang mengakui hak kedaulatan Kerajaan belanda atas “Hindia Belanda” sesuai dengan perjanjian khusus yang telah ditandatangani oleh MacArthur dan Van Mook pada tanggal 10 Desember 1944 tersebut di atas.
Mendaratnya pasukan Belanda dengan membonceng pada Inggeris di Tanjung Priuk berarti, bahwa Admiral Mountbatten samasekali tidak peduli dengan kedaulatan RI dan tuntutan pemerintah Indonesia yang melarang pendaratan pasukan Belanda. Bahkan dalam perundingan antara Van Mook dengan Mountbatten dan Christison, yang berlangsung tanggal 7 Oktober 1945, telah diputuskan untuk memperbesar jumlah tentara Inggeris di Indonesia guna membantu dan memperkuat tentara Belanda, yang akan dikirim kemudian. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pasukan tambahan Inggeris mendarat di pulau Sumatra di sekitar Medan dan Padang. Dan pada tanggal 14 Oktober 1945 Christison mengumumkan keadaan perang di Jakarta dan merebut kota-kota Bogor dan Bandung. Menjelang akhir Oktober 1945 tentara Inggris telah mendarat di berbagai pelabuhan penting dan daerah- daerah strategis Indonesia lainnya.
Kaum patriot Indonesia berjuang mati-matian melawan kaum agresor. Pada bulan November 1945 terjadilah perang yang amat sengit antara tentara Inggeris dengan pasukan Indonesia yang mempertahankan pelabuhan dan kota Surabaya. Sekitar dua minggu pasukan Indonesia yang sebagian besar hanya bersenjatakan senapan dan bambu runcing melawan tentara Inggeris yang bersenjata lengkap dan modern dengan dibantu kapal-kapal artileri, angkatan udara dan tank-tank. Perlawana yang gagah berani, pantang menyerah dan dengan semangat berkobar-kobar dari kaum patriot Indonesia untuk membela tanah airnya melawan agresor di Surabaya itu membangkitkan semangat perlawanan patriot Indonesia lainnya di seluruh Indonesia.
Kemenangan pertama dicapai oleh kesatuan laskar Indonesia di bawah Jenderal Soedirman di Jawa tengah. Berkat hal itu pemerintah Indonesia untuk sementara dipindahkan ke Jogyakarta.